Pemakzulan Gibran PDI-P PKS, Gerindra Tersudut?

Oleh Erica, Redaksi Indonesia Finance Today

Langkah politik yang mengemuka dengan isu pemakzulan Gibran PDI-P PKS membuat peta kekuatan di Senayan kembali disorot, terutama karena posisi Partai Gerindra sebagai partai utama pengusung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Perdebatan bukan hanya menyentuh aspek hukum tata negara, tetapi juga strategi koalisi dan kalkulasi elektoral menjelang dinamika pemerintahan baru.

Latar politik pemakzulan Gibran PDI-P PKS dan dinamika koalisi

Isu pemakzulan Gibran PDI-P PKS berangkat dari ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap proses dan hasil pemilihan presiden yang menempatkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, yang sama sama berada di luar koalisi utama pendukung Prabowo Gibran, memosisikan diri sebagai kekuatan oposisi yang kritis terhadap pemerintahan baru.

Secara formal, pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan dugaan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, serta ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Prosesnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam konteks Gibran, perdebatan publik lebih banyak berkisar pada legitimasi politik dan etika kekuasaan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan Gibran maju. Di sinilah PDI P dan PKS melihat ruang untuk mengkritik, meski jalur pemakzulan secara hukum masih sangat jauh dari konkret.

Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Gerindra memegang kursi signifikan di DPR, sehingga secara matematis upaya pemakzulan akan menghadapi tembok besar. Namun, isu ini tetap memiliki nilai tekanan politik, terutama untuk membentuk opini publik dan menguji soliditas koalisi pendukung pemerintah.

Sejauh mana dasar hukum pemakzulan bisa menyentuh posisi Gibran

Membahas pemakzulan Gibran PDI-P PKS tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum yang berlaku. UUD 1945 Pasal 7A dan 7B mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Tahapan utamanya adalah sebagai berikut:

1. DPR mengajukan usul pemberhentian kepada MPR dengan dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang kurangnya dua pertiga anggota DPR.
2. Sebelum usul itu dibawa ke MPR, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran.
3. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan presiden atau wakil presiden terbukti melanggar, MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan pemberhentian.

Dalam kondisi saat ini, belum ada proses resmi di DPR yang mengarah pada pemakzulan Gibran. PDI P dan PKS lebih banyak menyuarakan kritik dan opsi langkah politik, termasuk wacana hak angket atau pengawasan ketat terhadap kebijakan pemerintahan baru.

Menurut saya, perdebatan soal pemakzulan di tahap awal ini lebih berfungsi sebagai sinyal politik dan alat tawar oposisi, bukan skenario hukum yang benar benar siap dieksekusi dalam waktu dekat.

Fokus lain yang muncul adalah apakah ada perbuatan Gibran sebagai wakil presiden yang bisa dijadikan dasar hukum pemakzulan. Mengingat pemerintahan baru belum berjalan lama, tuduhan pelanggaran yang memenuhi standar UUD 1945 masih sebatas spekulasi, bukan fakta hukum yang sudah diuji.

Mengapa PDI-P dan PKS memilih garis oposisi yang tegas

Di balik wacana pemakzulan Gibran PDI-P PKS, ada strategi jangka panjang dua partai ini untuk memosisikan diri sebagai penyeimbang kekuasaan. PDI P, yang sebelumnya menjadi partai utama pendukung pemerintahan Joko Widodo, kini berada di luar lingkar kekuasaan eksekutif yang baru, sementara PKS konsisten mengambil peran oposisi dalam beberapa periode terakhir.

Bagi PDI P, isu Gibran memiliki dimensi emosional dan simbolik. Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo yang pernah menjadi kader dan kepala daerah dari PDI P, sebelum kemudian maju sebagai calon wakil presiden melalui dukungan koalisi yang dipimpin Gerindra. Perselisihan internal dan perbedaan jalan politik antara PDI P dan Jokowi memberi warna tambahan pada sikap keras partai ini terhadap pemerintahan Prabowo Gibran.

PKS memanfaatkan isu ini untuk menguatkan citra sebagai partai yang konsisten mengkritisi kekuasaan, terutama dalam hal yang mereka nilai menyangkut moralitas politik dan tata kelola demokrasi. Dengan demikian, berbicara soal pemakzulan, hak angket, atau pengawasan tajam terhadap pemerintah menjadi bagian dari strategi membangun basis pemilih yang loyal.

Keduanya juga berkepentingan menjaga jarak yang jelas dari koalisi pemerintah agar memiliki diferensiasi politik yang kuat menjelang pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah berikutnya. Di titik ini, wacana pemakzulan, meski sulit terwujud secara matematis, tetap berguna sebagai simbol ketegasan oposisi.

Posisi Gerindra, koalisi pemerintah, dan tudingan tersudut

Pertanyaan apakah Gerindra tersudut akibat isu pemakzulan Gibran PDI-P PKS berkaitan dengan dua hal, yaitu persepsi publik dan dinamika internal koalisi. Secara komposisi kursi, Gerindra dan partai partai koalisi masih memegang kendali kuat di DPR, sehingga ancaman formal pemakzulan tampak minim.

Namun, tekanan opini publik dapat menciptakan kesan bahwa pemerintahan baru memulai masa kerja dengan beban kontroversi. Gerindra, sebagai pemimpin koalisi, harus menjawab kritik soal etika politik, rekam jejak proses pemilu, dan hubungan kekuasaan dengan lembaga lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum.

Di sisi lain, partai partai dalam koalisi pemerintah, seperti Golkar, PAN, dan partai lain yang bergabung, juga memiliki kepentingan menjaga stabilitas politik. Mereka tidak ingin isu pemakzulan berkembang menjadi ketidakpastian yang mengganggu program ekonomi dan pemerintahan.

Gerindra perlu menyeimbangkan antara membela legitimasi Gibran dan membuka ruang dialog dengan oposisi di DPR. Sikap terlalu defensif berisiko memperpanjang polemik, sementara sikap terlalu akomodatif bisa dibaca sebagai kelemahan.

> Saya melihat, ujian utama Gerindra bukan hanya menangkis wacana pemakzulan, tetapi menunjukkan bahwa pemerintahan yang mereka pimpin mampu bekerja efektif dan transparan sehingga ruang bagi serangan politik berkurang dengan sendirinya.

Dalam praktiknya, dukungan publik terhadap pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, penanganan harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, dan pengelolaan anggaran. Jika aspek aspek ini berjalan baik, isu pemakzulan akan sulit mendapatkan resonansi luas di luar lingkaran pendukung oposisi.

Strategi parlemen: dari hak angket hingga pengawasan ketat

Jika wacana pemakzulan Gibran PDI-P PKS belum realistis secara hitungan politik, jalur lain yang lebih mungkin adalah penggunaan instrumen hak konstitusional DPR, terutama oleh fraksi PDI P dan PKS. Beberapa di antaranya adalah:

1. Hak interpelasi untuk meminta keterangan pemerintah terkait kebijakan yang dianggap bermasalah.
2. Hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kebijakan atau pelaksanaan undang undang.
3. Hak menyatakan pendapat sebagai bentuk sikap politik resmi DPR terhadap isu tertentu.

Hak angket pernah menjadi senjata politik yang cukup tajam dalam sejarah DPR, misalnya dalam kasus skandal Bank Century atau pengelolaan dana tertentu. Jika PDI P dan PKS berhasil menggalang dukungan dari partai lain yang tidak sepenuhnya nyaman dengan kebijakan pemerintah, mereka bisa membangun tekanan politik signifikan tanpa harus langsung berbicara soal pemakzulan.

Namun, mengingat banyak partai sudah menyatakan bergabung atau mendukung koalisi pemerintah, tantangan utama oposisi adalah menghindari kesan bergerak sendirian. Mereka perlu mengemas isu dengan fokus pada kepentingan publik, bukan sekadar persaingan kekuasaan, agar mendapatkan simpati di luar basis pemilih tradisional mereka.

Dalam skenario ini, Gerindra akan diuji kemampuannya merawat hubungan dengan mitra koalisi di DPR. Sikap terlalu dominan atau kurang komunikatif bisa membuka celah bagi oposisi untuk memecah soliditas koalisi.

Dampak wacana pemakzulan terhadap kepercayaan publik dan ekonomi politik

Isu pemakzulan Gibran PDI-P PKS, terlepas dari peluang hukumnya, memiliki implikasi terhadap persepsi investor, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat membuat pelaku pasar menahan keputusan investasi, terutama di sektor sektor yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah.

Pelaku pasar umumnya lebih peduli pada stabilitas dan prediktabilitas kebijakan dibandingkan perdebatan politik jangka pendek. Jika wacana pemakzulan berkembang menjadi konflik berkepanjangan di parlemen, misalnya melalui serangkaian hak angket yang memanas, hal ini bisa memengaruhi penilaian risiko terhadap Indonesia.

Sebaliknya, jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa proses politik di DPR masih dalam koridor konstitusional dan tidak mengganggu program pembangunan, kekhawatiran pasar bisa diredam. Di sinilah komunikasi politik Gerindra dan koalisi pemerintah menjadi krusial, termasuk dengan menyampaikan agenda ekonomi secara terukur dan konsisten.

Bagi publik, isu pemakzulan juga bisa menambah kejenuhan terhadap pertarungan elite, terutama jika tidak diikuti perbaikan nyata dalam pelayanan publik, harga bahan pokok, dan kesempatan kerja. Oposisi yang terlalu fokus pada isu prosedural berisiko dianggap jauh dari kebutuhan sehari hari pemilih.

Prospek hubungan PDI-P, PKS, dan Gerindra di parlemen

Ke depan, konfigurasi hubungan antara PDI P, PKS, dan Gerindra akan sangat menentukan seberapa jauh isu pemakzulan Gibran PDI-P PKS dapat terus bergulir. Beberapa kemungkinan pola hubungan yang dapat terjadi adalah:

1. Oposisi keras berkelanjutan
PDI P dan PKS tetap mempertahankan garis keras, menolak kompromi strategis dengan pemerintah, dan fokus menggunakan seluruh instrumen pengawasan di DPR. Dalam pola ini, Gerindra harus siap menghadapi kritik tajam hampir di setiap agenda penting parlemen.

2. Oposisi selektif
Kedua partai oposisi memilih mendukung kebijakan yang dianggap pro rakyat dan menolak yang dinilai bermasalah. Wacana pemakzulan tetap ada sebagai simbol tekanan, tetapi tidak menjadi agenda harian. Pola ini memberi ruang bagi Gerindra untuk membangun kerja sama isu per isu.

3. Fragmentasi oposisi
Perbedaan kepentingan internal di PDI P dan PKS, atau dinamika menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif berikutnya, bisa membuat oposisi tidak selalu kompak. Dalam situasi ini, isu pemakzulan mungkin tetap muncul, tetapi daya dorongnya melemah.

Gerindra, sebagai pengendali koalisi pemerintah, akan berusaha mendorong skenario kedua atau ketiga, karena keduanya lebih kondusif bagi stabilitas kebijakan. Untuk itu, mereka perlu menjaga komunikasi lintas fraksi dan menghindari langkah langkah yang bisa memicu solidaritas oposisi yang lebih kuat.

Di sisi lain, PDI P dan PKS perlu menimbang apakah menjadikan pemakzulan sebagai tema utama akan efektif secara elektoral, atau justru mengalihkan perhatian dari isu ekonomi dan sosial yang lebih dekat dengan pemilih. Pertimbangan ini akan memengaruhi seberapa sering dan seberapa keras isu pemakzulan diangkat di ruang publik dan forum resmi DPR.

Pada akhirnya, arah wacana pemakzulan Gibran akan sangat ditentukan oleh kombinasi faktor hukum, kekuatan politik di parlemen, serta seberapa cepat dan efektif pemerintahan baru menjawab tuntutan publik yang paling mendesak. Bagi Gerindra, ujian sesungguhnya bukan sekadar keluar dari posisi tersudut, tetapi menunjukkan bahwa koalisi yang mereka pimpin mampu bekerja meyakinkan di tengah sorotan tajam oposisi.