
Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Oleh Erica, Redaksi Indonesia Finance Today
Penolakan Gubernur DKI terhadap rencana pendirian Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI menyalakan kembali perdebatan tentang batas antara ruang pendidikan alternatif dan perlindungan ruang hijau di Jakarta. Sikap tegas Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat ini bukan hanya soal izin bangunan, tetapi juga menyentuh isu tata ruang, kewenangan lintas lembaga, serta hak warga atas akses pendidikan yang lebih inklusif di ibu kota.
Latar belakang sengketa Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Kontroversi bermula ketika sejumlah aktivis pendidikan dan komunitas warga menginisiasi rencana Sekolah Rakyat di area yang selama ini dikenal sebagai Hutan Kota UI, kawasan hijau yang berada di perbatasan Jakarta dan Depok. Konsep Sekolah Rakyat ini mengedepankan pembelajaran terbuka, berbasis komunitas, dengan pemanfaatan ruang alam sebagai sarana belajar bagi anak anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Inisiator berargumen bahwa banyak anak di sekitar kawasan tersebut menghadapi hambatan biaya dan akses untuk masuk ke lembaga pendidikan formal yang sudah ada. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang belajar alternatif, nonformal, yang bisa melengkapi sekolah negeri dan swasta, bukan menggantikannya. Kegiatan yang direncanakan meliputi kelas baca tulis, diskusi sains sederhana, seni budaya, hingga pendidikan lingkungan.
Namun, sejak awal muncul keberatan dari pihak pemerintah daerah. Hutan Kota UI selama ini diposisikan sebagai bagian dari kawasan lindung dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru paru kota, kawasan resapan air, sekaligus laboratorium alam untuk kegiatan akademik Universitas Indonesia. Pembangunan fasilitas semi permanen, meski atas nama pendidikan, dinilai berpotensi mengubah fungsi ekologis kawasan.
Di titik inilah perbedaan pandangan mengeras. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Di sisi lain, pemerintah provinsi menegaskan komitmen mempertahankan Hutan Kota UI sebagai kawasan hijau yang tidak boleh dikomersialkan ataupun dialihfungsikan, bahkan untuk kegiatan sosial yang dinilai mulia sekalipun.
Alasan Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat di kawasan hijau
Pernyataan Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI disampaikan dengan beberapa alasan utama yang berkaitan dengan aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Pemerintah provinsi menekankan bahwa kawasan tersebut termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau yang statusnya diatur ketat oleh peraturan daerah dan rencana detail tata ruang.
Pertama, pembangunan fasilitas tetap, termasuk bangunan belajar, ruang administrasi, atau gudang peralatan, dinilai berpotensi melanggar ketentuan mengenai koefisien dasar hijau. Pemerintah khawatir, ketika satu izin diberikan untuk kegiatan sosial, akan muncul preseden bagi kelompok lain yang ingin memanfaatkan kawasan serupa dengan dalih program masyarakat.
Kedua, pemerintah provinsi menggarisbawahi pentingnya fungsi ekologis Hutan Kota UI. Kawasan ini berkontribusi pada kualitas udara, mengurangi banjir melalui penyerapan air hujan, serta menjadi habitat flora dan fauna lokal. Setiap penambahan aktivitas manusia yang intensif, apalagi disertai pembangunan sarana fisik, berisiko mengganggu keseimbangan ekologis yang selama ini dijaga.
Ketiga, ada persoalan kewenangan. Sebagian lahan berada dalam pengelolaan Universitas Indonesia dan sebagian lain terkait administrasi lintas daerah antara Jakarta dan Depok. Gubernur menilai, sebelum ada kejelasan dan persetujuan menyeluruh dari semua pihak, pemerintah provinsi tidak bisa memberikan restu bagi kegiatan yang berpotensi mengubah karakter kawasan.
Menurut penjelasan pejabat terkait, pemerintah tidak menolak gagasan pendidikan alternatif, tetapi menolak lokasi yang dipilih. Pemerintah menawarkan agar kelompok penggagas Sekolah Rakyat mempertimbangkan lokasi lain yang sudah dialokasikan sebagai fasilitas umum atau sosial, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran tata ruang dan tidak mengurangi luas ruang terbuka hijau yang saat ini sudah jauh di bawah target ideal.
> Saya melihat, inti persoalan bukan pada apakah Sekolah Rakyat itu baik atau buruk, melainkan pada konsistensi pemerintah menegakkan aturan ruang terbuka hijau yang selama ini sering dikompromikan demi berbagai kepentingan.
Apa itu Sekolah Rakyat dan mengapa memicu perdebatan
Konsep Sekolah Rakyat bukan hal baru di Indonesia. Sejak era awal kemerdekaan hingga kini, berbagai kelompok masyarakat telah mengembangkan bentuk pendidikan nonformal yang menyasar kelompok marjinal, pekerja anak, warga di daerah terpencil, hingga komunitas urban miskin yang kesulitan mengakses pendidikan formal.
Sekolah Rakyat biasanya mengusung beberapa ciri. Pertama, kurikulum lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan warga. Kedua, biaya sangat rendah atau gratis karena didukung donasi, relawan, dan solidaritas komunitas. Ketiga, lokasi seringkali memanfaatkan ruang publik, rumah warga, balai komunitas, atau bangunan sederhana yang mudah diakses.
Di kota besar seperti Jakarta, Sekolah Rakyat kerap muncul di kawasan padat penduduk, bantaran sungai, atau wilayah yang jauh dari sekolah formal. Tujuannya agar anak anak yang orang tuanya bekerja di sektor informal, atau tidak memiliki dokumen administrasi lengkap, tetap punya kesempatan belajar.
Kontroversi muncul ketika lokasi yang dipilih beririsan dengan kawasan lindung atau lahan yang fungsi utamanya bukan untuk pendidikan. Di Hutan Kota UI, rencana kegiatan belajar dinilai sebagian pihak masih bisa ditoleransi jika benar benar bersifat temporer, tidak membangun struktur permanen, dan tidak mengubah vegetasi. Namun, begitu muncul rencana fasilitas yang lebih tetap, kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan meningkat.
Di sisi lain, pendukung Sekolah Rakyat menilai bahwa penggunaan sebagian kecil area untuk kegiatan belajar terjadwal, dengan desain ramah lingkungan, tidak serta merta merusak fungsi kawasan. Mereka berpendapat, justru dengan menghadirkan anak anak dan komunitas untuk belajar tentang lingkungan di Hutan Kota, kepedulian publik terhadap pelestarian ruang hijau dapat meningkat.
Perbedaan cara pandang inilah yang membuat sikap Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat menimbulkan reaksi keras dari sejumlah aktivis. Mereka menuding pemerintah terlalu birokratis dan kurang kreatif mencari jalan tengah yang memungkinkan pendidikan dan pelestarian lingkungan berjalan beriringan.
Pertarungan argumen tata ruang, lingkungan, dan hak pendidikan
Sengketa di Hutan Kota UI mempertemukan tiga kerangka argumen besar, yaitu tata ruang, perlindungan lingkungan, dan hak atas pendidikan. Masing masing memiliki dasar regulasi dan dukungan publik yang kuat, sehingga sulit mencari kompromi sederhana.
Dari sisi tata ruang, pemerintah provinsi terikat pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah disahkan melalui peraturan daerah. Dokumen ini menentukan zonasi, termasuk ruang terbuka hijau publik maupun privat, kawasan lindung, serta peruntukan lahan untuk fasilitas umum seperti sekolah. Jika pemerintah melanggar ketentuan ini, maka kredibilitas penegakan aturan akan dipertanyakan, termasuk ketika berhadapan dengan pengembang besar.
Dari sisi lingkungan, Hutan Kota UI dilihat sebagai salah satu benteng terakhir ruang hijau di wilayah penyangga Jakarta. Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Jakarta masih jauh dari target minimal. Penambahan bangunan, bahkan yang berskala kecil, sering menjadi pintu masuk bagi ekspansi berikutnya. Pemerintah khawatir, jika satu pengecualian diberikan, akan muncul permintaan serupa dari organisasi lain, termasuk yang berorientasi bisnis.
Sementara dari sisi pendidikan, para penggagas Sekolah Rakyat mengacu pada prinsip bahwa negara harus menjamin setiap anak mendapat kesempatan belajar yang layak. Mereka menyoroti keterbatasan kapasitas sekolah negeri, mahalnya biaya sekolah swasta, serta kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Dalam pandangan mereka, Sekolah Rakyat adalah bentuk partisipasi warga yang seharusnya diapresiasi, bukan dihambat.
> Menurut saya, perdebatan ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi ruang hijau di kota besar ketika berhadapan dengan berbagai kebutuhan sosial, termasuk pendidikan, yang sama sama penting. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, setiap kasus berpotensi berujung pada tarik menarik politis.
Respons publik dan posisi Universitas Indonesia
Sikap Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat segera memicu respons beragam di ruang publik. Di media sosial, dukungan dan kritik mengalir dengan intensitas tinggi. Sebagian warga menilai keputusan gubernur tepat demi menjaga Hutan Kota UI tetap berfungsi sebagai ruang hijau dan kawasan ilmiah. Mereka khawatir, jika ada bangunan baru, kawasan akan semakin ramai dan kehilangan karakter alaminya.
Sebaliknya, kelompok pendukung Sekolah Rakyat menuduh pemerintah tidak cukup berpihak pada warga kecil. Mereka menyoroti bahwa di berbagai sudut kota, izin untuk pembangunan komersial kerap diberikan di area yang dulunya hijau. Dalam pandangan mereka, pemerintah lebih mudah berkata tidak ketika pemohon adalah komunitas pendidikan berbasis warga, bukan korporasi besar.
Posisi Universitas Indonesia menjadi salah satu faktor kunci. Sebagai institusi yang mengelola sebagian kawasan hutan kota, UI selama ini memanfaatkan area tersebut untuk penelitian, kegiatan akademik, dan program konservasi. Pihak kampus cenderung berhati hati terhadap rencana yang berpotensi mengubah pola pemanfaatan lahan, apalagi jika melibatkan pihak eksternal dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.
Sejumlah akademisi UI menekankan pentingnya menjaga hutan kota sebagai laboratorium alam terbuka. Mereka mengingatkan bahwa pemanfaatan kawasan untuk pendidikan nonformal sebaiknya tidak mengurangi akses peneliti dan mahasiswa, serta tidak mengganggu keanekaragaman hayati yang menjadi objek kajian ilmiah.
Di tengah perdebatan, ada pula suara yang mendorong kolaborasi. Beberapa pengajar dan aktivis lingkungan mengusulkan model Sekolah Rakyat yang melekat pada program pengabdian masyarakat kampus, sehingga kurikulum dan kegiatan bisa dirancang bersama, tanpa perlu bangunan permanen dan tetap menjaga karakter hutan kota sebagai ruang belajar alam.
Alternatif lokasi dan skema bagi Sekolah Rakyat
Penolakan Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI tidak otomatis berarti menutup seluruh peluang bagi pendidikan komunitas di Jakarta. Pemerintah provinsi menyebutkan masih banyak lahan fasilitas umum, balai warga, dan ruang publik lain yang secara tata ruang lebih memungkinkan untuk kegiatan Sekolah Rakyat.
Opsi pertama adalah memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah yang selama ini belum terpakai optimal, seperti gedung eks kantor kelurahan, aula kecamatan, atau rumah susun dengan ruang komunal. Dengan penyesuaian jadwal dan koordinasi, ruang ruang ini dapat dihidupkan sebagai pusat belajar warga di luar jam kerja utama.
Opsi kedua adalah bekerja sama dengan sekolah negeri yang sudah ada. Kelas Sekolah Rakyat dapat berlangsung di sore hari atau akhir pekan, menggunakan ruang kelas, perpustakaan, atau lapangan tanpa mengganggu proses belajar formal. Skema ini sudah dipraktikkan di beberapa daerah melalui program belajar tambahan berbasis komunitas.
Opsi ketiga adalah mengembangkan Sekolah Rakyat berbasis kampung kota, memanfaatkan balai warga, posyandu, atau rumah baca yang dikelola komunitas. Pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan berupa bantuan buku, pelatihan relawan, dan insentif kecil bagi pengelola, tanpa harus mengubah fungsi kawasan hijau lindung.
Bagi penggagas Sekolah Rakyat, tantangannya adalah menyesuaikan konsep awal agar tetap selaras dengan aturan tata ruang. Jika tujuan utama adalah menyediakan akses pendidikan bagi anak anak sekitar, maka fleksibilitas dalam memilih lokasi menjadi kunci, selama aksesibilitas dan keamanan tetap terjaga.
Menimbang peluang kompromi antara ruang hijau dan pendidikan komunitas
Di tengah ketegangan, sejumlah pengamat kebijakan publik melihat masih terbuka ruang kompromi. Penolakan Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI tidak harus berakhir sebagai kebuntuan, selama semua pihak bersedia duduk bersama dengan data dan peta tata ruang yang jelas.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah merancang model kegiatan belajar berbasis alam yang benar benar nonstruktural. Misalnya, Sekolah Rakyat bisa memanfaatkan area Hutan Kota UI hanya untuk sesi kunjungan belajar berkala dengan pengawasan, tanpa mendirikan bangunan, tanpa pagar, dan tanpa mengubah vegetasi. Sementara kegiatan belajar rutin tetap dilakukan di lokasi lain yang sesuai peruntukan.
Gagasan lain adalah menjadikan Hutan Kota UI sebagai pusat pendidikan lingkungan yang dikelola bersama antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Dalam skema ini, kurikulum dan aktivitas dirancang agar selaras dengan program konservasi, sehingga setiap kegiatan belajar justru memperkuat perlindungan kawasan, bukan sebaliknya.
Bagi pemerintah provinsi, tantangan utamanya adalah mempertahankan konsistensi kebijakan. Jika alasan utama penolakan adalah perlindungan ruang hijau dan kepatuhan tata ruang, maka standar yang sama harus diterapkan pada semua pemohon, baik komunitas maupun pengembang besar. Hanya dengan cara itu, kepercayaan publik terhadap komitmen perlindungan Hutan Kota UI dapat terjaga.
Bagi penggagas Sekolah Rakyat, momentum ini bisa menjadi dorongan untuk memperkuat desain program yang lebih adaptif terhadap regulasi dan lebih terbuka pada kolaborasi dengan institusi formal. Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Gubernur DKI Tolak Sekolah Rakyat di satu titik tertentu, melainkan bagaimana inisiatif pendidikan warga bisa menemukan bentuk yang berkelanjutan di ruang kota yang kian padat dan penuh tarik menarik kepentingan.


